BERDIRI BERSAMA LPSK MELAWAN PENJAJAHAN KORUPSI

oleh : Ikhwan Ramadan Siregar

            Kita dijajah dan hancur ditangan bangsa sendiri, sebuah pemandangan yang sudah lumrah kita lihat di televisi dan media-media berita lainnya, aktor penjajahan muncul dengan wajah tak bersalah dan seolah-olah itu sudah menjadi budaya di negara kita indonesia, mereka adalah aktor-aktor yang bergerak sebagai pelaku korupsi.

Negara Indonesia dijajah oleh korupsi, penjajahan ini tidak membutuhkan senjata canggih seperti nuklir,granat,pedang,senapang atau senjata tajam lainnya, akan tetapi penjajahan ini mampu membunuh korbannya secara perlahan dan merusak lingkungan disekitarnya baik secara moral maupun fisik.

            Logika sederhananya anak-anak yang putus sekolah karena lemahnya perekonomian keluarga,seharusnya bisa melanjutkan sekolahnya dengan bantuan dari pemerintah, akan tetapi fakta yang terjadi oknum di lembaga pemerintahan negara indonesia lebih dahulu mencurinya dengan cara korupsi.

sehingga mereka harus bergelut di dunia kriminal, itu semua dikarenakan tidak adanya pembinaan moral kepada mereka yang seharusnya  mereka dapatkan dibangku sekolah,data tingginya angka putus sekolah di indonesia bisa kita baca di media CNN,indonesia(Tingginya angka putus sekolah di indonesia,16/04/2017)

            Tingginya pelaku kriminal dikarenakan putus sekolah itu salah satu rusaknya moral anak bangsa karena korupsi,Maret 2017 jumlah penduduk miskin indonesia capai 27,71 juta (Tempo.com/17 juli 2017), dari angka kemiskinan diatas akan melahirkan kembali calon-calon anak yang tidak akan mulus untuk mengenyam pendidikan.

besarnya angka kemiskinan yang semestinya bisa di perkecil dengan dana pemerintah dengan cara pemberian modal usaha,membuat lapangan pekerjaan,membuat pelatihan kreativitas dan hal-hal lainnya yang bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk indonesia dari segi materi di hambat oleh tindakan korupsi.

            Kita harus segera melawan penjajahan korupsi sebagai musuh nyata negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai ini, jangan sampai regenerasi kita seterusnya hidup terombang-ambing di karenakan penjajahan korupsi.tercatat penanganan tindakan korupsi dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 896 perkara,Penyidikan 618 perkara,penuntutan 506 perkara,Inkrocht 428 perkara,Eksekusi 454 perkara (ACCH,KPK,30 juni 2017).

 itu bukanlah jumlah yang kecil selama 13 tahun, jika kita lihat dari kerugian negara dikarekan kasus korupsi, contoh kasus E-KTP yang merugikan negara 2,3 Triliun (Detik news,Kamis 09 Maret 2017) itu baru satu perkara, lihat saja berdasarkan perkara yang telah di data oleh KPK, berapa triliunan sudah kerugian negara Indonesia dikeranekan korupsi yang seharusnya bisa dipakai untuk peningkatan pendidikan dan  perekenomian penduduk Indonesia.

            Untuk melawan penjajahan korupsi kita harus terlebih dahulu mengetahui bentuk-bentuk korupsi, menurut UUD NO.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang termasuk dalam tindakan korupsi adalah “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau perekonomian negara”.

untuk lebih spesifik lagi beberapa bentuk korupsi yaitu : 1. Penyuapan (bribery) memberi dan menerima baik itu barang atau uang 2. Embezzlement 3.Fraud 4.Extortion 5.Favouritism 6.Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. 7.serba kerahasiaan,meskipun secara kolektif atau korupsi berjamaah.

            Setelah mengenal korupsi, mari kita rakyat indonesia bergerak dan bersuara untuk melawan penjajahan korupsi, kerena kita sebagai warga negara memiliki kewajiban mempertahankan negara kesatuan republik indonesia (Pasal 30 UUD 45). Kita mulai dari diri sendiri untuk berjanji tidak akan korupsi kemudian pantau aliran uang pemerintah yang ada disekitar lingkungan kita,pantau kelengkapan layanan dan fasilitas lembaga pemerintahan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu sekolah,campus,kantor lurah,kantor camat dan lain-lainnya dan pantau keluhan warga.

            Jika terjadi praktek korupsi terjadi di lingkungan sekitar kita dan kita memiliki data valid atau melihatnya secara nyata segera laporkan kepada pihak yang berwajib, jangan takut untuk menjadi saksi dalam melawan korupsi karena LPSK menjamin perlindungan terhadap saksi-saksi yang siap untuk melawan tindakan korupsi, Lembaga perlindungan saksi dan korban disingkat LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan kewenangan berdasarkan UU NO.13 Tahun 2014.

            LPSK siap berdiri bersama rakyat untuk berjuang melawan penjajahan korupsi maka dari itu sekali lagi kita harus berani dan sigap dalam menyikapi hal tersebut karena tindakan korupsi merupakan hal yang sangat vital dalam merusak negara kesatuan republik Indonesia karena ia muncul dan lahir dari oknum yang berada di lembga pemerintahan yang seharusnya mengayomi dan memajukan negara kesatuan republik Indonesia.

#DiamBukanPilihan